03-06-2019

Rapat Koordinasi Dengan Pemprov Sulsel Terkait Penguasaan Aset

HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menggelar rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah provinsi Sulsel, Selasa (28/05/2019).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Sulselbar, Tarmizi itu membahas masalah penyelamatan aset pemprov yang diduga bermasalah karena dikuasai oleh pihak ketiga. Hadir dalam pertemuan itu Biro Aset dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejati Sulsel.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, ini merupakan tindak lanjut MOU antara pemprov dengan kejati Sulsel dalam rangka penertiban atau pengamanan aset pemprov.

"Ini adalah bentuk tindak lanjut dari MOU Pemprov dengan Kejati. Dalam pertemuan itu meminta Pemprov memberikan masukan, aset mana yang diprioritaskan potensi untuk diselamatkan," sebutnya.

Salahuddim menyebutkan Pemprov Sulsel telah mengusulkan 16 aset milik pemprov kepada pihak kejaksaan tinggi diselamatkan karena dikuasai oleh pihak ketiga.

Permintaan melalui penebitan surat kuasa khusus (SKK) untuk pengangkatan Jaksa sebagai pengacara negara. Saat ini ada 48 Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk. (*)

Share